Tangani Stunting, BKKBN Lampung Rumuskan Isu Strategis Kependudukan

Kecenderungan kependudukan di suatu negara atau wilayah/daerah sangat ditentukan oleh kecenderungan fertilitas, mortalitas, dan migrasi yang mempengaruhi kualitas penduduk, laju perkembangan penduduk, dan struktur penduduk. Disamping itu, keadaan mortalitas merupakan salah satu indikator kualitas penduduk seperti dalam komponen pada Indek Mutu Hidup (Physical Quality of Life Index), dan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index). Hal tersebut menjadi dasar Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung dalam menyelenggarakan kegiatan Workshop Perumusan Isu Strategis Kependudukan Dalam Rangka Percepatan Penurunan Angka Stunting di Provinsi Lampung, di Hotel Horison (15/03).

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung, Drs. Rudy Budiman mengatakan bahwa saat ini, Indonesia masih mengalami masalah dalam hal kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk demikian juga halnya provinsi Lampung yang tercermin dari tingginya laju pertumbuhan penduduk Lampung 2010-2020 sebesar 1,65% (SP2020 BPS), pola penyebaran penduduk dan mobilitas tenaga kerja yang kurang seimbang baik dilihat dari sisi antar daerah, maupun antar pedesaan dan perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk Lampung 260 jiwa/km2, serta kualitas kehidupan penduduk yang masih rendah  dengan kemiskinan tinggi sebesar 11,67 % tahun 2021 dan IPM rendah yaitu 69,69 tahun 2020, angka ketergantungan (dependency ratio) sebesar 42,2% (Bappeda Lampung, 2022)  sehingga perlu mendapat perhatian yang serius. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021, telah ditetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting yang terdiri dari Pengarah dan Pelaksana. Wakil Presiden menjadi Ketua Pengarah yang didampingi oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta menteri-menteri lainnya. Sedangkan, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ditunjuk menjadi Ketua Pelaksana. Tim Percepatan Penurunan Stunting juga dibentuk di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan.

Lebih lanjut, Rudy mengatakan bahwa pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting 14 persen di tahun 2024 dan target pembangunan berkelanjutan di tahun 2030 berdasarkan capaian di tahun 2024. Berdasarkan Lima Pilar Percepatan Penurunan Stunting, akan disusun Rencana Aksi Nasional Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) untuk mendorong dan menguatkan konvergensi antar program melalui; 1) Pendekatan keluarga berisiko stunting, catin, ibu hamil, pasca persalinan, baduta, 2) Pendekatan intervensi gizi terpadu, salah satunya melalui Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas. Meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi keluarga beresiko stunting melalui optimalisasi berbagai sumber daya dalam rangka mempercepat upaya penurunan stunting di tingkat desa/kelurahan. Menggunakan pangan lokal atau pangan nusantara, yaitu pangan yang diproduksi di wilayah Indonesia dan tersedia dekat dengan masyarakat. Edukasi pangan sehat tapi dekat, makanan sehat tidak harus mahal, dan 3) Pendekatan multisektoral dan multi pihak, misalnya melalui gerakan 1000 mitra untuk 1000 HPK. Melakukan pendampingan kepada keluarga dengan cara mengidentifikasi faktor resiko stunting dan melakukan pelayanan komunikasi dan informasi, edukasi, pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya. Pelibatan Perguruan Tinggi (PT) dengan program Pendampingan PT terhadap Pemerintah Daerah dalam penurunan angka stunting melalui PT PENTING dan Mahasiswa PENTING yang didukung Kemenristek DIKTI dan Forum Rektor Indonesia (FRI).

Bergerak cepat dalam merespon tugas baru, BKKBN melakukan kajian dan menata kembali pengelolaan penurunan stunting. Mengingat bahwa risiko stunting dipengaruhi oleh faktor spesifik dan sensitif, maka ditingkat lini lapangan BKKBN menggunakan pendekatan konvergenitas dan partisipatif. Implementasinya dilakukan dengan mengoptimalkan program Bangga Kencana yang terintegrasi dengan program lain yang mencakup intervensi pada kedua faktor tersebut.  Konsep integrasi dan konvergensi telah dilaksanakan di Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) sejak tahun 2016. “berbagai program dari berbagai kementerian dan lembaga dengan pelibatan pihak swasta maupun dunia pendidikan telah dilaksanakan di Kampung KB untuk mencapai tujuan yang sama yaitu membentuk keluarga sejahtera dan keluarga berkualitas”, ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Bidang Pengendalian Penduduk, Ir. Erismon, M.Kom.I. dalam laporannya sebagai ketua penyelenggara menyampaikan bahwa tujuan kegiatan Workshop ini secara khusus adalah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, serta menyamakan pemahaman tentang isu strategis khususnya penurunan angka stunting di Provinsi Lampung melalui perencanaan dan penetapan kebijakan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

Kemudian, Erismon menambahkan yang menjadi sasaran dalam kegiatan tersebut antara lain, terindentifikasinya isu-isu strategis kependudukan dalam rangka penurunan angka stunting, menetapkan strategi intervensi penurunan angka stunting melalui pendekatan keluarga beresiko stunting berbasis data PK21, merumuskan program strategis di Kampung KB dalam bentuk rencana aksi dan tindak lanjut program dan Tercapainya kesepakatan dari para pemangku kepentingan dan mitra kerja untuk penanganan bersama (konvergensi) dalam intervensi keluarga beresiko stunting.

Dalam Workshop tersebut diisi dengan berbagai materi antara lain, Peran Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan penurunan angka stunting di Lampung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung Fitriana Damhuri, STP., M.Si, Pendampingan Perguruan Tinggi terhadap Pemerintah Daerah dalam Rangka Penurunan Angka Stunting melalui PT PENTING dan Mahasiswa PENTING oleh PIC Forum Rektor Indonesia Provinsi Lampung Dr. dr. Ta Larasati, S.Ked., M.Kes., FISCM., FISPH.,  Peran Pemerintah Desa dalam Percepatan Penurunan Angka Stunting di Kampung Keluarga Berkualitas oleh Kepala Dinas Pemerintahan Desa dan Transmigrasi (PMDT) Provinsi Lampung Dr. Zaidirina Wardoyo, S.E.,M.Si. Metode Workshop Perumusan Strategis Kependudukan dengan metode paparan materi, tanya jawab, dan diskusi. (HUMAS)

Peserta :

Provinsi

Kanwil Kemenag Provinsi Lampung, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Dinas Sosial Provinsi Lampung, Dinas PMD Provinsi Lampung, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Lampung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas PPPA Provinsi Lampung, TP PKK Provinsi Lampung, OPDKB Kota Bandar Lampung, TP PKK Kota Bandar Lampung, Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung.

Perguruan Tinggi

POLTEKES Kemenkes Tanjung Karang, UIN Raden Intan Lampung, Institut Teknologi Sumatera (ITERA), Universitas Muhammadiyah Lampung (UML), Universitas Malahayati Lampung, Universitas Dharmajaya, Universitas Bandar Lampung, UMITRA Lampung.

Mitra BKKBN

Koalisis Kependudukan Indonesia (KKI) Provinsi Lampung, IPADI Provinsi Lampung, PKK Provinsi Lampung, DPD Himpunan Alumni IPB Daerah Lampung, DPD PERSAGI Lampung, IPeKB Lampung, DPD Asosiasi Kelompok UPPKA (AKU) Lampung, GenRe Lampung, Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK), Forum Mahasiswa Peduli Kependudukan (FMPK).

OPDKB Kabupaten/Kota, Penyuluh Keluarga Berencana, Karang Taruna Provinsi Lampung, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNILA, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UIN Raden Intan, Generasi Berencana (Genre) Lampung Kab/Kota, Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK) Kab/Kota, Forum Mahasiswa Peduli Kependudukan (FMPK) Kab/Kota.