Tingkatkan Akses Pelayanan KB, BKKBN Lampung Gelar Fasilitasi Perencanaan Distribusi Alokon Tahun 2022

Dalam meningkatkan akses pelayanan KB di lapangan khususnya Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sangat ditentukan dengan ketersedian Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) di setiap fasilitas kesehatan (faskes) dan kesiapan faskes yang siap melayani KB MKJP. Kesiapan dalam arti perbandingan faskes yang siap melayani KB MKJP (dilihat dari kesiapan SDM, ketersediaan sarana, dan ketersediaan alokon) dibandingkan dengan total faskes yang teregister di BKKBN. Hal tersebut yang mendasari Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung menggelar kegiatan Fasilitasi Perencanaan Distribusi Alokon Tahun 2022 di Hotel Emersia, Rabu, 09 Februari 2022.

Dalam kata sambutannya, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung Drs. Rudy Budiman menyampaikan bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) telah menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024 dengan berbagai kegiatan prioritas di dalamnya. Salah satu kegiatan prioritas berupa Peningkatan Kesehatan Ibu Anak, Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi telah, dimana di dalam rencana strategis terdapat sasaran kegiatan yang harus dipenuhi yaitu Meningkatnya Pembinaan Fasilitas Kesehatan dalam Pelayanan KB, dengan keluaran/outputnya yaitu Pembinaan Faskes dalam Pelayanan KB dan Pemenuhan Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi di fasilitas kesehatan. Untuk Provinsi Lampung, sasaran output dari kegiatan tersebut adalah sejumlah 509 (lima ratus sembilan) faskes di 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung menjadi target dan harus didistribusikan alkon MKJP (IUD dan implan) dan non MKJP secara rutin dalam 1 tahun.

Lebih lanjut Rudy menyampaikan BKKBN sebagai lembaga pemerintah yang mengelola produk untuk pelayanan publik telah menetapkan Quick Win yaitu suatu inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali suatu program besar dan sulit. Salah satu Quick Win BKKBN adalah penguatan rantai pasok alat dan obat kontrasepsi. Dengan inovasi ini BKKBN dapat meningkatkan akuntabilitas dari semua transaksi yang terjadi di gudang. perlu diketahui di tahun proses pengelolaan di gudang yang diterapkan masih menggunakan cara manual, di mana petugas menghabiskan banyak waktu untuk melakukan berbagai pencatatan yang cenderung berisi duplikasi informasi dan sulit menerapkan rumus dalam  pengolahan data. Beban kerja yang cukup berat banyak menyebabkan kesalahan dalam pengisian data. Informasi yang didapat antara pengguna barang dan penyimpan barang juga tidak bisa di dapatkan secara real time. Untuk mengatasi kesenjangan dan perbaikan sistem, BKKBN bersama para pemangku kepentingan di tiap tingkatan, telah merancang sistem perbaikan yang menyeluruh dan berpusat pada data untuk memperkuat petugas pengelola rantai pasok, memberdayakan mereka dengan tool atau alat bantu, meningkatkan keterampilan dan informasi baru dengan tujuan memperbaiki rantai pasok secara holistik dan berkelanjutan. Inovasi ini perlu diimbangi dengan digitalisasi sistem. Dalam rangka memperkuat strategi yang berpusat pada data ini, dikembangkan aplikasi SIRIKA (Sistem Informasi Rantai Pasok Alokon). SIRIKA merupakan inovasi dalam proses pengolahan data pelaporan logistik dan pengelolaan di Gudang secara digital. Sistem rantai pasok keluarga berencana ini dibuat agar seluruh pasangan usia subur (PUS) di seluruh Indonesia memiliki akses ke beragam pilihan metode kontrasepsi secara konsisten. Pada tahun 2022 ini terjadi perubahan sumber data, dari yang sebelumnya menggunakan statistik rutin (SR) beralih ke New SIGA. Selain itu, banyak faskes di kabupaten/kota yang belum diberikan K/O sehingga pelaporannya masih menginduk ke faskes induk. Dari 509 faskes yang menjadi target di tahun 2022, baru aebanyak 463 faskes yang terdistribusi alokon berdasarkan statistik rutin Desember 2021. Untuk itu dalam kegiatan ini pihak pihak terkait Kabupaten/Kota ditekankan untuk dapat memperluas akses sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Sementara itu dalam laporannya, Koordinator Bidang KB & KR Drs. Erwandi R, M.Kes menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan KB melalui penguatan Fasilitas Kesehatan. selain itu juga Erwandi menyampaikan kegiatan tersebut bertujuan khusus dalam meningkatkan Faskes Tingkat Pertama (FKTP) yang siap melayani KB MKJP ditinjau dari SDM, ketersediaan alokon MKJP serta ketersediaan sarana dan prasarana, Memastikan ketersediaan alokon di seluruh faskes yang teregistrasi di BKKBN,  Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengelola program dalam melakukan evaluasi program peningkatan pembinaan kesertaan ber-KB jalur pemerintah maupun swasta dan Melakukan perluasan akses pelayanan KB di kabupaten/kota

Lebih lanjut Erwandi melaporkan bahwa peserta kegiatan Fasilitasi Perencanaan Distribusi Alokon Tahun 2021 ini sebanyak 60 orang yang berasal dari 15 (lima belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, dan terdiri dari Perwakilan Bidang KB Kabupaten/Kota : 30 orang,  Bendahara Gudang Alokon OPD KB : 15 orang, dan Walidata/Pengelola Aplikasi SIRIKA : 15 orang

Dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut disampaikan berbagai materi tentang Arah dan Kebijakan Program Bangga Kencana di Provinsi Lampung Tahun 2021, Kebijakan BKKBN terkait tenaga kesehatan, sarana prasarana pelayanan KB dan alokon untuk mendukung kesiapan faskes dalam pelayanan MKJP Ketersediaan Rantai Pasok  dan Mekanisme Distribusi dan Penyimpanan Alokon Mekanisme perluasan akses pelayanan KB melalui New SIGA. (HUMAS)