PROFIL PPID

Sesuai implementasi dari UU No.14 Tahun 2008, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai salah satu Badan Publik telah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada tanggal 11 Juli 2011 melalui Peraturan Kepala (PERKA) BKKBN No. 136/PER/D2/2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik di BKKBN dan dengan Keputusan Kepala (KEPKA) No. 137/KEP/D2/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi Publik di BKKBN, ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung Nomor 2434/HK.02.02/J/2021 tentang Struktur Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung

Menimbang

  1. bahwa untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik dalam pengelolaan Program Pembangungan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana, pada setiap Badan Publik di lingkungan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung membentuk Struktur Organisasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  2. Bahwa berdasarkan amanat dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
  3. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung Nomor 135/HK.02.02/J/2020 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung sudah tidak sesuai, perlu diganti;

Mengingat

  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomr 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangungan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas , Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
  6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
  7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
  8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 703);
  9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 tentang Organisasi dan Tata Kerja unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);
  10. Peraturan Badan Kependudukan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1025);
  11. Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional No : 54/KEP/G5/2021 Tentang Struktur Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Struktur Organisasi PPID Pelaksana Perwakilan BKKBN Provinsi LampungĀ 

  1. Ketua PPID Pelaksana Pelaksana Perwakilan Provinsi
  2. Wakil PPID Pelaksana I Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik
  3. Wakil PPID Pelaksana II Bidang Dokumentasi dan Sengketa Informasi Publik
  4. Bidang Pelayanan Informasi Publik
  5. Bidang Pengelolaan Informasi Publik
  6. Bidang Dokumentasi dan Arsip Informasi Publik
  7. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Tugas PPID Pelaksana

Ketua Pelaksana PPID Perwakilan Provinsi mempunyai tugas :

  1. menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Perwakilan Provinsi;
  1. membuat SOP internal terkait pengumpulan, pengelolaan, pendokumentasian, dan penyelesaian sengketa informasi;
  2. mengumpulkan dan menyimpan setiap dokumentasi kegiatan maupun, informasi yang berada di bawah kewenangannya;
  3. mewakili PPID dalam memberikan pelayanan informasi yang telah diklasifikasikan sebagai informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi, publik yang tersedia setiap saat, dan informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merata;
  4. membuat dan menyerahkan usulan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan kepada PPID Utama setiap tahunnya;
  5. menyediakan dukungan data dan informasi serta memberikan pendampingan dan/atau menghadiri proses penyelesaian sengketa informasi di masing masing unit Pelaksana Perwakilan Provinsi;
  6. membantu PPID Utama dalam menyebarluaskan informasi publik melalui media komunikasi dan publikasi;
    menyediakan dukungan data dan informasi untuk menanggapi permohonan informasi publik yang diterima melalui Sekretariat PPID; dan
  7. membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan diserahkan kepada PPID Utama.
  8. Wakil PPID Pelaksana I, Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi terdiri dari :
  9. Bidang Pelayanan Informasi Publik
  10. Bidang Pengelolaan Informasi Publik

Wakil PPID Pelaksana I, Bidang Pengelolaan Informasi mempunyai Tugas :

  1. menusun SOP pengumpulan, pendokumentasian dan pelayanan informasi publik serta penanganan sengketa informasi;
  2. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi uang Dikecualikan dan melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan;
  3. melakukan pengelolaan informasi;
  4. melakukan penyebarluasan informasi publik melalui media komunikasi dan publikasi;
  5. mengembangkan kapasitas kelembagaan dan pejabat fungsional dan/atau petugas pengelola informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik; dan
  6. melakukan tugas tugas lain yang diberikan oleh Ketua PPID Pelaksana Perwakilan Provinsi terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
  7. Wakil PPID Pelaksana II Bidang Dokumentasi dan Sengketa Informasi Publik terdiri dari
  8. Bidang Dokumentasi dan Arsip Informasi Publik
  9. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Wakil PPID Pelaksana II Bidang Dokumentasi dan Sengketa Informasi Publik mempunyai tugas :

  1. menghimpun, menata, menyimpan dan mengamankan informasi publik
  2. melakukan penyelenggaraan dan koordinasi sistem informasi dan dokumentasi;
  3. melakukan pengelolaan digitalisasi arsip dan dokumentasi;
  4. memberikan pertimbangan hukum dalam proses uji konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan;
  5. memberikan advokasi hukum dan pendampingan dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik; dan
  6. melakukan tugas tugas lain yang diberikan oleh Ketua PPID Pelaksana Perwakilan Provinsi terkait Dokumentasi dan Sengketa Informasi Publik.
Fungsi PPID Pelaksana
  1. Membentuk dan menetapkan petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya
  2. Menugaskan petugas informasi untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berskala sekurang-kurangnnya 1 (satu) kali dalam sebulan
  3. Mengkoordinasikan setiap PPID Pelaksana dan Petugas Informasi yang mengelola Meja Informasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik
  4. Memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang
  5. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohonn termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan
  6. Menyusun laporan tahunan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi untuk disampaikan kepada Pembina PPID dan Komisi Informasi

Visi PPID :

Terwujudnya pelayanan informasi yanng transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Kelurga Berencana.

Misi PPID:

  1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab.
  2. Mewujudkan keterbukaan informasi BKKBN dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana.
  3. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi.
  4. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi.