Depan > Index Berita > Penyuluh KKBPK Lampung Laksanakan Uji Kompetensi
Penyuluh KKBPK Lampung Laksanakan Uji Kompetensi
Selasa, 15 Agustus 2017

sertiiifksi.jpg

Sebanyak 584 orang Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung mengikuti uji kompetensi berbasis online. Uji kompetensi akan dilaksanakan secara bertahap per kabupaten/kota, mulai 1 Agustus 2017 sampai dengan 15 September 2017.
 
Ketua Tim Penyelenggara Sertifikasi Penyuluh KKBPK Provinsi Lampung, Drs. Zainal Aspin, mengatakan uji kompetensi bertujuan untuk mengukur kompetensi para penyuluh dalam melaksanakan tugas di lini lapangan. Hal tersebut untuk memastikan pelaksanaan tugas penyuluhan dan penggerakan Program KKBPK dilaksanakan oleh sumber daya manusia (SDM), dalam hal ini Penyuluh KKBPK, yang handal dan profesional.
 
Dalam pelaksanaannya, Drs. Zainal Aspin menjelaskan, uji kompetensi akan dilaksanakan di masing-masing kabupaten/kota dengan syarat di lokasi itu terdapat fasilitas komputer/laptop dan internet yang memadai dalam mendukung uji kompetensi berbasis online dengan sistem Computer-Asissted Test (CAT). “Akan tetapi jika syarat tersebut tidak dimiliki oleh salah satu kabupaten/kota, maka pelaksanaannya dapat dilakukan di kabupaten/kota lain,” ujarnya. 
 
Lebih lanjut dikatakannya, dalam satu kali pelaksanaan akan diikuti oleh sekitar 20 sampai 25 orang. Jadi kalau di satu kabupaten terdapat 122 orang penyuluh KKBPK, maka uji kompetensi akan dilaksanakan selama 6 hari. Hari pertama sampai ke lima masing-masing 20 orang, dan hari ke enamnya 22 orang. Selain itu pada setiap pelaksanaan uji kompetensi akan diawasi oleh tim uji kompetensi dari Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung.
 
Sementara mengenai soal uji kompetensi, Penyuluh KKBPK wajib menjawab seluruh soal untuk mengetahui apakah yang bersangkutan mencapai nilai di atas standar, atau telah memenuhi standar yang ditentukan.
 
“Pada prinsipnya dengan adanya uji kompetensi, BKKBN berupaya semaksimal mungkin menyediakan Penyuluh KKBPK yang kompeten dan profesional, yang akan didayagunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan urusan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga,” katanya.
 
Akan tetapi, lanjutnya, hasil uji kompetensi Penyuluh KKBPK tidak dirancang untuk menyatakan seorang Penyuluh KKBPK lulus atau tidak lulus, namun lebih kepada pemetaan kompetensi penyuluh itu sendiri. (paino/adpin)